Buton Bukan Indonesia?

Ruang Baca Kediaman Abd. Rahman Hamid. Dok: Pribadi
Ruang Baca Kediaman Abd. Rahman Hamid. Dok: Pribadi

Penulis: Abd Rahman Hamid1

Nasionalisme adalah artefak-artefak budaya (sejajar dengan benda-benda temuan arkeologis) jenis khusus. Demi memahaminya selayaknya kita pertimbangkan secara hati-hati bagaimana mereka sampai mengada secara historis, bagaimana makna-maknanya berubah seiring perjalanan waktu, dan mengapa, sekarang ini, mereka menggugah keabsahan emosional yang demikian dahsyat (Anderson 2002: 6)

Pendahuluan

Kalimat “Buton tidak pernah dijajah oleh Belanda” sering penulis dengar ketika berjumpa dengan orang Buton terutama di Buton. Dengan dalih ini, lebih lanjut mereka mengatakan, jika rujukan pembentukan Indonesia adalah wilayah Hindia Belanda (bekas jajahan Belanda), maka Buton tidak termasuk didalamnya. Sebab, Buton tidak memiliki ikatan sejarah dengan daerah-daerah lain yang menyatakan dan menerima status sebagai anggota keluarga politik Indonesia.

Wacana tersebut cukup menggelitik ditengah upaya pemerintah menyempurnakan Indonesia diatas kanvas sejarah. Sebagai refleksi, pada tahun 1999 ketika diadakan jajak pendapat di Timor- Timur, hasilnya memutuskan bahwa daerah itu bebas menentukan nasibnya sendiri, berujung pro dan kontra. Presiden B.J. Habibie pun disalahkan oleh sebagian kalangan, terutama mereka yang pernah merasakan pahit manisnya hidup dikala proses integrasi daerah itu, juga kelompok yang telah kukuh pada pendirian Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) harga mati. Tetapi, meskipun demikian, ternyata ada juga kalangan yang punya pandangan lain. Mereka mencoba memahami konten dan konteks keindonesiaan, yang pernah digagas oleh para pendiri republik di masa lalu, sebagai referensi politik Indonesia. Rujukannya adalah diktum 3 Persetujuan Linggajati (25 Mei 1947), bahwa ”Negara Indonesia Serikat itu akan meliputi daerah Hindia Belanda seluruhnya ….”(Bahar 1995; Agung 1995).2 Dengan dasar ini mereka menilai kebijakan B.J. Habibie (sesuai pula hasil jajak pendapat) kuat secara historis, sebab daerah itu merupakan bekas jajahan Portugis. Daerah itu tidak memiliki pengalaman masa lalu yang sama (memijam istilah pemikir kebangsaan Enrnest Renan), sebagai bangsa yang pernah dijajah oleh Belanda, dengan daerah lainnya didalam wilayah Indonesia.

Gugatan terhadap keindonesiaan tampak mengemuka di Buton, meski secara de jure dan de facto Buton merupakan wilayah negara yang diterima. Dalam pandangan pemerintah, hal ini tidak boleh ditampilkan karena dapat mengancam integritas bangsa. Segala upaya dan pemikiran yang mengarah pada separatism tidak punya pijakan di Indonesia. Dalam konteks itu, karya Abdul Mulku Zahari, Sejarah dan Adat Fiy Darul Butuni (3 jilid) pernah dilarang beredar. Pasalnya menggunakan kata Darul. Kata ini berarti negara, seperti halnya Darul Islam yang pernah digunakan oleh Kartosoewirdjo dan tokoh-tokoh gerakan DI/TII lainnya.

Jika memori kolektif itu benar, bahwa Buton tidak pernah dijajah oleh Belanda, maka adakah kaitan wacananya dengan kampanye Orde Baru ihwal komunisme di Buton tahun 1960-an. Sebagian kalangan mensinyalir kematian misterius Kepala Daerah Tingkat II Buton Muhammad Kasim tahun 1969 berkaitan dengan isu tersebut. Dari hasil studi Taufik (2009) terungkap adanya beberapa orang Buton dalam komunitas tahanan politik (tapol) PKI di Moncongloe Sulawesi Selatan. Ini memberikan indikasi kuat adanya pengaruh PKI, atau karena mereka diberi label PKI (di-PKI-an).3 Apakah isu itu benar atau tidak, namun secara faktual memang komunisme merupakan ancaman masif bagi rezim Orde Baru. Karena itu menjadi agenda utama yang mendesak sejak awal pemerintahannya, dalam menata ruang sosial politik Indonesia yang seragam.4

Pendek kata, wacana keindonesiaan menarik untuk didiskusikan dalam artikel ini. Tetapi karena keterbatasan ruang dan pertimbangan fokus, maka ulasan mengenai komunisme tidak diuraikan lebih lanjut. Fokus utamanya adalah tentang memori kolektif orang Buton yang masih tercecer dalam mengindonesia, dikaitkan dengan konsep politik Hindia Belanda yang menjadi rujukan politik Indonesia.

Warisan masa lalu

Pada Ikhtisar Keadaan Politik Hindia Belanda tersurat bahwa “Kerajaan ini [Buton] tergolong sahabat Belanda yang lama”. Dasar persahabatannya adalah saling menguntungkan. Lebih lanjut dikatakan, Raja Buton berjasa terhadap Belanda, antara lain dalam Perang Diponegoro (1826-1830). Atas jasa itu, ketika terjadi pemberontakan di Pulau Wangi-wangi dan Pulau Tukang Besi(5) tahun 1848, pemerintah Belanda membantu Buton dalam mengatasi masalah itu.

Awal persahabatan Buton dengan Belanda dijalin pada abad ke-17, masa Sultan Buton La Elangi Dayanu Ikhsanuddin (1597-1633), ketika ditandatangani kontrak politik 5 Januari 1613. Dalam kontrak ini, Kompeni diwakili oleh Kapten Scotte, bahwa Belanda akan membantu melindungi Buton terhadap segala serbuan musuh. Selain itu, Scotte (dalam kapasitas sebagai mediator) juga berjanji akan mendamaikan permusuhan antara Buton dengan raja-raja Makassar dan mendesak sultan Ternate agar warganya tidak menimbulkan kesusahan bagi Buton (Zahari 1977 I: 66-77; Schoorl 2003: 18-19). Sultan Buton juga berjanji akan (1) membantu Belanda dalam pengiriman tentaranya untuk berperang ke Solor, (2) tidak akan memberikan izin bagi bangsa lain untuk berdagang atau berlalu-lalang (berlayar), jika itu merugikan Belanda, (3) Belanda boleh berdagang dimana pun tanpa dipungut upeti, dan (4) serdadu-serdadu Belanda boleh bertempat tinggal di Kesultanan Buton. Kontrak politik ini disebut Janji Baan atau Janji Setia (Anceaux 1987: 9). Schoolr (2003) menyebutnya ”Persekutuan Abadi”. Tetapi, meksipun demikian, keabadiannya tidak berlangsung lama. Satu tahun kemudian Jan Pieters (seorang pedagang besar) yang turut dalam rombongan Pieter Both ke Buton melaporkan, bahwa kedudukan Buton bagi Kompeni kurang penting lagi. Pendudukan serdadu Belanda dan delapan buah meriam di Buton, sesuai kontrak politik 1614, diangkut kembali tahun 1615.

Ketidaksetiaan Belanda pada Janji Baan menimbulkan antipati dari Buton. Karena itulah, beberapa kali mereka melakukan penyerangan terhadap Belanda. Misalnya, pembunuhan awak kapal Belanda, Van de Fluit Velzen, di Wawonii tahun 1635 dilakukan atas perintah sultan. Pada tahun yang sama, terjadi penyerangan terhadap kapal Belanda Saker Janz yang sedang berlabuh di pelabuhan Buton. Kapal tersebut dibakar. Tujuh orang awaknya mati dibunuh. Sembilan orang lainnya, termasuk isteri juragan kapal, Elsje Janz, dipenjarakan di Buton. Bahkan, sultan menghadiahkan seorang pelaut Belanda dan seorang pribumi Kristen dari kapal itu kepada penguasa Makassar (Schoorl 2003: 30).

Menyikapi kejadian-kejadian tersebut, Gubernur Jenderal van Diemen berkunjung ke Buton meminta pertanggungjawaban Sultan Buton La Buke. Tetapi kehadirannya tidak disambut baik. Tuntutan-tuntutan agar Buton mengganti kerugian Belanda tidak dihiraukan oleh sultan. Akibatnya, Belanda dibawah pimpinan van Antonio Coen menyerang Buton pada Februari 1638. Penyerangan ini berhasil memporak-porandakan benteng pertahanan Buton di pesisir pantai (Zahari 1977 I: 152- 153).

Fakta tersebut menunjukkan bahwa: pertama, persahabatan Buton dengan Belanda tidak abadi dalam arti sesungguhnya, tidak ada intrik atau kemelut didalamnya. Karena itu, ungkapan sahabat lama seperti diungkap dalam Ikhtisar, perlu diurai lebih lanjut; kedua, sikap politik Buton untuk bersekutu dengan Belanda lebih didasarkan pada pertimbangan politik. Pada periode ini Buton menghadapi ancaman eksistensi dari usaha perlukan kekuasaan Kerajaan Makassar (dari barat) dan Kesultanan Ternate (dari timur). Pada situasi macam ini, Buton mencoba bermain cantik agar tidak terjerumus dalam kemelut itu secara langsung. Ibarat pendulum jam dinding, Buton berpeluang bergerak ke timur dan barat. Keberpihakannya bersifat kondisional dan fungsional, dengan dasar utama pada kepentingan politiknya.

Dinamika (dalam) persahabatan

Pada abad ke-19, politik kolonialisme di Asia Tenggara kepulauan mengarah pada pengukuhan wilayah kekuasaan, dalam pengertian batas geopolitik negara bangsa. Batas dan aktor politiknya adalah Inggris di Malaysia, Spanyol di Philipina, dan Belanda di Indonesia (Lapian 1987: xvi). Ditengah upaya itu Belanda bergiat dengan politik Pax Neerlandica-nya, yakni pembulatan daerah jajahannya di Nusantara. Upaya tersebut membuahkan sejumlah gerakan protes terhadap pemerintah kolonial, bagai cendawan dimusim hujan (bersifat endemis) dalam bahasa Kartodirdjo (1975). Ini cukup menggelisahkan pemerintah kolonial. Satu di antara aksi itu, yang banyak menyita tenaga dan kerugian ekonomi Belanda, adalah Perang Diponegoro (1825-1830).(6)

Pengalaman ini membuat pemerintah kolonial lebih bergiat menata politik dan pemerintahannya. Koordinasi dan hubungan kekuasaan merupakan fundamen politiknya. Dalam kaitan itu, Belanda membagi negeri-negeri di Sulawesi menjadi tiga kategori. Pertama, negeri-negeri yang langsung dibawah kekuasaan Belanda. Kedua, negeri-negeri dan kerajaan-kerajaan yang tidak langsung dibawah pemerintahannya. Ketiga, kerajaan-kerajaan merdeka yang hubungannya dengan Belanda didasarkan pada perjanjian, khususnya Perjanjian Bungaya yang diperbaharui 1824 (ANRI 1973: ciii; Resink 1987).

Negeri-negeri yang termasuk dalam kategori pertama dikepalai oleh seorang gubernur yang berkedudukan di Makassar. Khusus untuk distrik-distrik di luar kota Makassar, pemerintahannya dipimpin oleh assisten residen. Negeri-negeri atau kerajaan-kerajaan yang tidak langsung dibawah pemerintah Belanda adalah negeri-negeri yang dianggap sebagai hak pemerintah Belanda, tetapi pemerintahannya tetap dipegang oleh pembesar-pembesar pribumi. Hubungan antara pembesar- pembesar itu dengan pemerintah ditetapkan melalui suatu perjanjian khusus. Terakhir, yang dimaksud dengan kerajaan-kerajaan merdeka ialah yang dianggap sebagai sahabat pemerintah. Hubungannya didasarkan pada Perjanjian Bungaya 1667 dan Perjanjian Bungaya yang diperbaharui 1824. Terhadap kerajaan-kerajaan ini Belanda hanya menuntut pengakuan kedaulatan.

Pada awalnya, sejak Bungaya 1667 hingga Bungaya 1845, Belanda menjalankan politik untuk tidak turut campur dalam urusan kerajaan-kerajaan di Sulawesi.(7) Belanda hanya menuntut pengakuan kedaulatan atas kerajaan-kerajaan di Sulawesi. Tetapi, sikap politik tersebut berubah seiring langkah maju Inggris di Serawak tahun 1845 (Resink 1987: 171). Ada kekhawatiran Belanda jika terjadi perang antara kerajaan-kerajaan maka akan memberi peluang bagi negara kolonial lain (Inggris) turut terlibat. Dan ini akan berdampak terhadap wilayah kuasa Belanda. Itulah sebabnya Belanda merubah sikap politiknya, menjadi terlibat dalam pemerintahan negeri-negeri di Sulawesi. Sehubungan dengan itu, pada tahun 1856 Gubernur Makassar diubah namanya menjadi Gubernur Sulawesi dan daerah- daerah skitarnya.

Dalam konteks kategori politik dan pemerintahan diatas, Buton termasuk sebagai kerajaan yang merdeka. Selain sebagai sekutu dalam Perang Makassar (1666-1669), diakhiri dengan Perjanjian Bungaya 1667, Sultan Buton Kaimuddin juga menandatangani Perjanjian Bungaya yang diperbaharui 1824. Dengan demikian, merujuk pada kaidah politik dan kekuasaan diatas, maka Buton termasuk dalam kerajaan merdeka. Pada konteks ini, Belanda hanya menuntut pengakuan kedaulatannya.

Terkait kelangsungan politik Belanda, pakar hukum internasional yang banyak menggunakan dokumen-dokumen pemerintah kolonial dalam mengungkap persoalan hukum di Hindia Belanda bernama G.J. Resink menuliskan,

“… daerah-daerah Belanda di luar Jawa mula-mulai sebagai “diabaikan” dan kemudian melihat kekuasaan Belanda menetap di sana hal mana mengabaikan, bahwa pandangan semasa mengenai “negara-negara pribumi merdeka di Nusantara Timur” yang dilengkapi dengan kedaulatan atau hak kedaulatan hampir seluruhnya hilang setelah 1915” (Resink 1987: 150).

Tampaknya, daerah-daerah di luar Jawa kurang penting di mata Belanda terutama dalam abad ke- 19. Sehingga sebelum tahun 1915, daerah-daerah itu diabaikan. Meskipun demikian, cara pandang tersebut tidak membuat pemerintah mengabaikan sepenuhnya daerah-daerah luar Jawa. Ia tetap menjadi bagian integral wilayah kekuasaan Belanda. Pada 1824-1873, Buton termasuk salah satu wilayah Hindia Belanda yang berada dibawah kuasa Gubernur Sulawesi dan daerah-daerah bawahannya.

Status Buton sebagai kerajaan merdeka acapkali mengalami dinamika. Kadang status itu dirasakan sepenuhnya, dan kadang pula sebatas slogan politik yakni sebagai sahabat yang dikukuhkan melalui perjanjian. Dalam perjanjian antara Sultan Buton Muhammad Idrus Kaimuddin I dengan Pemerintah Belanda 19 Februari 1824 dikatakan bahwa hubungan keduanya ibarat “Ayah-Anak”, berikut pasal 1 perjanjiannya:

Sultan Buton telah sudah berjanji atas dirinya sendiri lagi orang yang mengikut dia telah mengaku akan menetapkan dan mengkekalkan persahabatan dengan ayahanda Gouvernement serta dipegangnya dengan hati yang betul lagi putih hening jernih dari jaman yang dahulu sampai hari yang kemudian tiada sekali-kali akan diuraikan simpulan. Negeri-negeri Sulawesi, dalam konteks ini, adalah mata rantai utama pelayaran dan perniagaan maritim dari dan ke Kepulauan Maluku. berpegang negeri Buton kepada ayahanda Gouvernement adalah martabat pangkat Gouvernement itu pangkat bapak dan negeri Buton pangkat anak selama-lamanya tolong-menolong menjalankan kewajiban antara Gouvernement dan Buton demikianlah jikalau orang Buton ke mana-mana datang kantor Gouvernement dan jikalau mesti mengikuti adat Gouvernement demikian juga orang Guovernement jikalau ke negeri Buton mesti mengikuti adat Buton demikian selama-lamanya adanya (Zahari 1980: 27).

Dalam perkembangannya, Buton mengalami proses integrasi kedalam kekuasaan Belanda, tidak sepenuhnya dalam kapasitas sebagai sahabat lama, melainkan negeri yang harus tunduk patuh kepada kebijakan politiknya. Perlahan persahabatan antara Belanda dan Buton pudar. Kepentingan Belanda untuk membulatkan daerah jajahannya lebih mendesak, sehingga Buton pun masuk dalam agenda politiknya. Prosesnya diawali dengan perjanjian 28 Agustus 1873. Dalam perjanjian ini, Buton diwakili oleh Sultan Kaimuddin III dan Belanda oleh A. Ligtvoet, yang ketika itu menjabat Sekretaris Urusan Dalam Negeri Hindia Belanda.

Pada artikel 1 dikatakan, sultan dan para pembesar kerajaan menyatakan bagi keturunannya bahwa kerajaan Buton merupakan bagian dari wilayah Hindia Belanda dan sebagai akibat kerajaannya berada dibawah kekuasaan kerajaan Belanda. Tetapi, meskipun demikian, Belanda menghendaki status sahabat tetap dipertahankan (artikel 2). Ini terkait dengan strategi Belanda menghadapi musuh- musuhnya. Dikatakan bahwa sultan Buton dan para pembesar kerajaan berkewajiban mempertahankan ikatan persahabatan dengan Belanda: musuh dari Belanda menjadi musuh Buton dan Buton harus membantu Belanda baik dengan kekuatan orang-orangnya, persenjataan, dan pelayarannya untuk menghadapi musuh Belanda dan juga membantu sahabat Belanda.

Persahabatannya tegas dibatasi pada soal-soal yang mengancam kepentingan kolonial serta sebab-sebab yang menyertainya. Karena itu sultan dan para pembesar kerajaan dilarang berkirim surat, ucapan terima kasih, dan pengiriman utusan untuk tujuan kekuasaan kepada negara-negara lain (artikel 3). Pada artikel 19 ditegaskan bahwa sultan dan para pembesar kerajaan berkewajiban untuk tidak memberikan wilayahnya kepada orang-orang Eropa atau Timur Asing lainnya, dan membiarkan mereka mendirikan benteng di luar pelabuhan tanpa seizin dan pengetahuan Gubernur Sulawesi dan daerah-daerah bawahannya.

Pudarnya pesona persahabatan dan terciptanya tatanan baru yang tidak sederajat, bahkan pengingkaran terhadap kedaulatan politik (Buton) di mata Belanda tampak pada artikel 21, bahwa para pedagang dan pelaut dari kerajaan Buton harus mengibarkan bendera Belanda, dan perdagangan di Jawa dan seluruh negeri lain dibawah kekuasaan Hindia Belanda yang merupakan subyek hukum pemerintah Hindia Belanda. Lebih lanjut ditegaskan (artikel 22) bahwa kerajaan Buton berkewajiban menggunakan mata uang yang ditetapkan oleh pemerintah Belanda sebagai alat tukarnya. Pendek kata, kedaulatan politik dan ekonomi Buton sepenuhnya telah dieliminasi oleh Belanda. Berkaitan dengan pergantian kekuasaan, pada artikel 26 dikatakan pula bahwa jika sultan wafat atau pergantian sultan maka harus diberitahukan kepada Gubernur. Para pembesar kerajaan memberitahukan siapa yang menurut peraturan dalam negeri menjadi penggantinya. Dan, pemilihannya harus mendapat persetujuan dari Gubernur secara tertulis.

Pax Neerlandica dan gerakan protes

Sudah menjadi tradisi politik dalam suatu perjanjian, meski ditandatangani oleh pendahulunya namun harus pula ditaati oleh penggantinya. Tetapi, hal ini tidak berlaku sepenuhnya pada kasus Buton. Setelah Sultan Buton Kaimuddin III, penggantinya yakni Muhammad Umar sebagai sultan ke-33 dengan gelar Sultan Kaimuddin IV (1885-1904) merasa tidak terlalu terikat dengan perjanjian yang dibuat pendahulunya. Sekalipun beliau harus menandatangi perjanjian baru dengan Belanda pada 18 Juli 1887 sebagai prasyaratnya ditetapkan oleh pemerintah kolonial (artikel 26).

Sikap politik Muhammad Umar menimbulkan reaksi keras dari pemerintah kolonial. Dalam kaitan itu, Gubernur (dari Makassar) ke Buton untuk meminta pertanggungjawaban atas sikap Sultan Buton. Kedatangannya tidak disambut baik. Sultan sendiri, yang diminta bertemu Gubernur, tidak datang. Akibatnya, Gubernur mengancam menghapuskan Kesultanan Buton (Haliadi 2000: 112). Sejak itu hubungan sebagai sahabat lama semakin pudar, bahkan berbalik menjadi saling berlawanan. Dalam tahun 1900, kehormatan Belanda terhadap sultan Buton ditarik. Hubungan keduanya sudah tidak akur. Pembangunan Mercu Suar oleh Belanda di pulau Wangi-Wangi(8) tahun 1905 diprotes oleh Buton.

Kedaulatan politik Buton semakin tidak menentu setelah meninggalnya Sultan Kaimuddin IV. Di kalangan istana, terjadi konflik perebutan kekuasaan. Masing-masing pihak menganggap diri dan atau golongannya lebih berhak atas takhta kerajaan. Dua pihak yang berseteru adalah Muhammad Asyikin (kaomu Tapi-tapi) dan Yarona Bola (kaomu Kumbewaha). Awalnya, pemerintah mendekati Yarona Bola untuk mendapatkan peluang itu, dengan ketentuan bersedia membuat kontrak politik dengan Belanda. Tetapi ternyata hal itu ditolak oleh Yarona Bola. Dia lebih memilih meninggalkan Buton, dan menuju ke Muna. Dia menikah dengan putri bangsawan dan kemudian menjadi penguasa di sana. Sementara itu, Muhammad Asyikin menerima tawaran Belanda, menandatangani kontrak politik 1906. Dalam kontrak ini Belanda diwakili oleh Residen Brugman. Itulah sebab kontrak ini sering pula disebut Perjanjian Asyikin-Brugman 1906. Atas dasar inilah Muhammad Asyikin diakui sebagai sultan Buton ke-33 dengan gelar Aidil Rakhim (1906-1911).

Pasca kontrak politik 1906, hubungan politik dan kekuasaan di Buton mengalami perubahan. Jika selama ini hubungan Buton dengan Belanda dipandang sejajar, dan karena itu dianggap sebagai sehabat, maka setelah perjanjian Asyikin-Brugman statusnya sudah tidak sederajat. Hubungannya diasosiasikan sebagai Tuan-Hamba, atau antara yang memerintah (Belanda) dengan yang diperintah (Buton). Faktanya terkuak dalam beberapa diktum kesepakatannya.

Pada pasal 1 dikatakan bahwa sultan Buton dan orang besarnya serta semua menterinya berjanji akan patuh dan taat serta setia kepada raja Belanda atau wakilnya. Selanjutnya (pasal 2), Kerajaan Buton beserta semua pulau-pulaunya dan lautannya telah masuk di dalam kekuasaan Gouvernemen Belanda. Ketidakberdayaan Buton dalam hubungan ini dikukuhkan dalam pasal 6, bahwa sultan dan orang-orang besarnya serta menterinya wajib mentaati perintah Gouvernemen Belanda atau wakilnya.

Setelah kedaulatan politiknya dirampas, Belanda kemudian menegaskan kebijakan politiknya kepada Buton (1) tidak akan mengadakan musyawarah dengan kerajaan lain yang berada dibawah kekuasaan pemerintah Belanda dan (2) bila Belanda terdapat suatu pekerjaan didalam Kerajaan Buton, seperti membuat benteng pertahanan dan lain-lain, tidak dapat dirombak kecuali atas kehendak Belanda sendiri (pasal 8).

Simbol-simbol kedaulatan sebagai sebuah kerajaan perlahan dieliminasi. Dalam pasal 9 dikatakan, sultan dan orang-orang besarnya akan menyiarkan kepada rakyatnya supaya memakai bendera Belanda di lautan maupun di darat, dan tidak boleh sekali-kali memakai bendera lain, kecuali sultan Buton dapat memakai bendera kerajannya, tetapi harus bersama bendera Belanda. Pesan politik ini bertujuan untuk menjauhkan masyarakat dari pemerintahan Kesultanan Buton. Pada bagian lain (pasal 10), pemerintah kolonial semakin menempatkan dirinya sebagai Tuan dalam hubungan kekuasaan. Dikatakan bahwa Belanda atau wakilnya dapat menjual atau membeli sesuatu yang menguntungkan dan apabila meminta bantuan karena menemui kesukaran didalam usahanya itu maka wajib diberikan dan dipenuhi permintaannya.

Pada bagian akhir perjanjian (pasal 30), Belanda menegaskan kedudukan dan hubungannya dengan Buton, tidak lagi dalam kapasitas sebagai sahabat seperti yang sering dialun-alunkan bahwa,

Sultan Buton dan orang-orang besarnya mengakui dan telah disampaikan oleh Gouvernemen Belanda bahwa segala perjanjian yang lama yang sudah-sudah yang dibicarakan dahulu bila tidak sama dengan perjanjian ini dinyatakan batal dan perjanjian ini sudah dimufakati dan masing-masing mengangkat sumpah dari pihak Buton di muka Residen Brugman (Zahari 1977 III: 97).

Semua perjanjian yang dibuat sebelumnya dinyatakan batal. Status sahabat ataupun kerajaan merdeka yang pernah disemat oleh Buton juga batal. Inilah awal status politik Buton terintegrasi dalam Pax Neerlandica, dengan segala ketundukannya sebagai Hamba yang harus dikedepankan kepada Tuan (Belanda) dalam hubungan politik dan kekuasaan baru.

Hubungan ini tidak sepenuhnya disetujui oleh Sultan Buton Muhammad Asyikin. Sebelas hari setelah kontrak (8-19 April 1906), sultan menyatakan tidak berlakunya kesepakatan itu. Dari keterangan tetua Buton, sebetulnya sultan awalnya tidak bersedia, tetapi karena terpaksa maka akhirnya menerima dan menandatangani perjanjiannya, setelah dibisik oleh dua pembesar Buton yakni Ma Safaa dan Malaafa yang ketika itu menjabat sebagai Bonto Ogena (Menteri Besar), bahwa atekemo randana, daampomo aburu olenci (tanda tangan tuanku, nanti ekor berputar). Maksudnya, biarlah kontrak itu ditandatangani dahulu, dan kemudian dipikirkan langkah selanjutnya, apakah tetap atau berubah haluan?

Sikap sultan tersebut tidak dibarengi dengan kesiapan menghadapi segala kemungkinan yang ditimbulkannya. Ketika Residen Brugman ke Buton, dilengkapi armada dan senjata lengkap, memberi ancaman keras, akhirnya sultan menyerah dan kembali menuruti perintah Belanda. Sejak itu pemerintah kolonial semakin tidak kompromi terhadap segala upaya yang dapat mengganggu stabilitas politik. Itulah sebabnya, selain karena memang tidak setuju dengan pernjanjian Asyikin- Brugman, Ani Abdul Latif beserta delapan tokoh lainnya(9) ditangkap dan diasingkan. Setelah beberapa bulan di pengasingan, mereka kemudian dibebaskan, sesudah menyatakan sumpah setia kepada Belanda di masjid Kampung Maluku Ujung Pandang. Mereka tiba di Buton pada 24 Desember 1907 (Zahari 1977 III: 85-86).

Sebagai konsekwensi jatuhnya Buton dalam pelukan politik Belanda, maka ditempatkan sejumlah pejabat kolonial di daerah-daerah untuk mengontrol jalannya pemerintahan. Untuk maksud itu pula, dibuatlah jalan-jalan yang menghubungkan antara daerah-daerah pedalaman dengan pusat kota di Bau-Bau. Sejak 22 Juli 1908 pemerintah menerapkan kebijakan wajib kerja bagi setiap penduduk sebanyak 42 hari setahun tanpa gaji. Sementara itu, dibangun pula Sekolah Anak Bumi Putera di Bau-Bau (1909) dan Raha-Muna (1910).(10) Untuk mendukung jalannya program, para pegawai pemerintah diberikan gaji sesuai ketentuannya, dan mulai berlaku 9 Oktober 1909. Khusus di bidang pemerintahan, pada tahun 1913 wilayah pemerintahan dibagi kedalam 19 distrik yaitu: Tiworo, Gu, Mawasangka, Kalingsusu, Keledupa, Binongko, Kabaena, Tomia, Wanci, Poleang, Kapontori, Rumbia, Pasarwajo, Lasalimu, Bolio (Wolio), Bungi, Wakarumba, Batauga, dan Sampolawa (Bhurhanuddin dkk 1978: 64-65).

Setiap distrik dibagi atas kampung-kampung yang dipimpin oleh seorang kepala kampung, yang tidak dikenal sebelumnya dalam sistem politik tradisional. Sejumlah kedudukan pejabat tradisional di masa kerajaan/kesultanan, seperti Bobato atau Bonto, di masa ini dihilangkan. Bahkan, dalam pengangkatan pejabat pemerintahan, seperti kepala distrik dan kepala kampung, tidak lagi sesuai dengan  sistem  tradisional,  meski  tidak  dihilangkan  secara  total  eksistensinya.  Sebab,  mekipun struktur pemerintahan kolonial dicipta untuk memobilisasi penduduk, tetapi peran kaum bangsawan belum dapat dieliminasi sepenuhnya. Karena itu mereka dipertahankan sebagai simbol tradisional yang lestari, meski hanya sekadar penyambung lidah atau perpanjangan tangan pemerintah yang tidak punya kekuatan politik.

Upaya bertahap pemerintah kolonial untuk menghilangkan tatanan pemerintahan tradisional tampak pada kebijakannya. Beberapa jabatan tradisional dihapuskan karena dipandang tidak sesuai dengan tata pemerintahan kolonial. Lima jabatan yang dieliminasi dalam struktur pemerintahan baru yaitu:  Raja  Sorawolio, Raja  Badia,  Kapitalao  Matanayo  dan  Sukanayo,  Kapita,  dan  Sabandara. Dengan demikian berakhir pula segala pemberian dari rakyat kepada mereka yang berlaku selama ini. Kendati demikian, perubahan ini tidak membebaskan rakyat dari kewajibannya terhadap pemerintah kolonial. Rakyat mendapat kewajiban lain yang lebih berat dibandingkan sebelumnya. Pada masa sebelumnya kewajiban suatu daerah ditakar dengan jumlah uang tertentu. Jika tidak dapat dipenuhi dengan uang maka dapat diganti dengan lainnya. Tetapi, pada masa kolonial, takaran dan jenis pajaknya jelas. Demikian pula gaji pegawainya jelas jumlahnya per bulan.

Pemungutan pajak dimulai satu tahun setelah meninggalnya Sultan Buton Muhammad Asyikin (Juni 1911),(11) yakni pada 20 November 1912. Ada dua jenis pajak yang berlaku saat itu yaitu: Susung- romang (pajak hasil hutan) dan Sima Assaparang Atuwong (pajak penghasilan) (Zahari 1977 III: 87). Akibat  kebijakan  ini  gejolak  sosial  meningkat.(12) Ditambah  lagi  memudarnya  tatanan  politik tradisional ke arah tatanan baru (modern) ciptaan kolonial. Jika yang pertama berkaitan dengan aspek sosial, yang terakhir erat kaitannya dengan hilangnya kedudukan politik pejabat tradisional didalam struktur kekuasaan.

Hilangnya kedudukan politik macam itu tidak diprotes keras oleh pejabat kesultanan, sebab tampaknya pemerintah kolonial menciptakan mekanisme kontrol, dengan tetap mengakui kedudukan politik dan sosialnya, sekalipun hanya simbol belaka. Kontrolnya juga diperkuat dengan sejumlah peraturan untuk menegaskan kepatuhan yang harus ditunjukkan oleh pejabat pemerintahan tradisional kepada pemerintah kolonial.

Kondisi  tersebut  berbeda  dengan  respon  masyarakat  terhadap  kebijakan  perpajakan  yang menyentuh semua kalangan, mendapat reaksi keras dari khalayak. Sebab, kebijakan ini berkaitan dengan kehidupan ekonomi masyarakat banyak, dan sangat sensitif serta berpeluang menimbulkan kerusuhan. Karena itu, pemerintah kolonial berupaya tidak bersentuhan langsung dengan wajib pajak. Maka diangkatlah beberapa tokoh masyarakat sebagai penagih pajak, sekaligus sebagai pegawai pemerintah kolonial. Dengan cara ini, bila terjadi protes akibat pemungutan pajak maka  pihak pertama yang dituju adalah petugas pajak, yang tak lain adalah penduduk pribumi. Sehingga, jika itu terjadi, yang tampil kemudian adalah perseteruan antara sesama pribumi. Dan, dalam batas tertentu citra pemerintah kolonial tidak mudah dicemari karenanya.

Meskipun demikian, segala upaya yang menyebabkan ganggguan keamanan merupakan kewenangan pemerintah kolonial. Tidak ada kompromi terhadap mereka yang mencoba melakukan tindakan yang  menggangu stabilitas keamanan. Itulah sebabnya, ketika  La  Ode  Boha  bersama kawan-kawannya (La Ode Sijaali, La Ode Amane Yarona Lambelu, dan Ma Zal) melakukan protes, ditindak tegas oleh pemerintah. Gerakan yang terjadi di Waruruma tahun 1911 itu berlatar kebijakan perpajakan. La Ode Boha menolak keras untuk tidak membayar pajak. Tetapi, dia tetap dipaksa oleh petugas pajak. Akhirnya, setelah melewati protes keras, dia bersama teman-temannya, meski hanya bermodalkan senjata keris, bedil, dan tombak, melakukan gerakan pemberontakan.

Tentang gerakan tersebut, para tetua Buton yang hidup pada masa itu mengkisahkan bahwa, walaupun jumlah pelakunya sangat sedikit, tetapi didalam diri mereka membara semangat juang melawan kolonialisme. Dalam pada itu, sebelum melakukan gerakan, mereka terlebih dahulu bersumpah hidup dan mati bersama melawan Belanda, sembari berseru bahwa barang siapa yang menyerah, tanpa melakukan perlawanan, maka akan diambil isterinya. Pendek kata, terjadilah peristiwa berdarah, yang dikenal dengan Guana La Ode Boha. Dalam peristiwa ini, La Ode Sijaali mati terbunuh, sementara pemimpin pemberontakan berhasil ditangkap dan diasingkan ke Jawa.

Masih pada masa pemerintahan Sultan Buton Muhammad Husein, terjadi lagi (setelah gerakan La Ode Boha) peristiwa pembunuhan. Kali ini sasaran pemrotes adalah pegawai-pegawai pemerintah kolonial. Selain karena pendapatan masyarakat yang terbatas sehingga sulit menyerahkan sejumlah uang sebagai pajak, juga perilaku petugasnya yang tidak kenal kompromi dalam memperoleh pajak. Sehingga terjadilah gerakan protes.

Peristiwa pertama terjadi di Distrik Tiworo. Kepala distrik, yang juga adalah pemungut pajak, La Raa Eta terkenal sangat kejam dan menetapkan pajak terlampau tinggi. Ketika menarik pajak, tak jarang dia memaksa penduduk, disertai tindak penganiayaan. Akibatnya, warga kampung Kambara yang dipelopori oleh La Ode Ebo melawan dan berhasil membunuhnya (Zahari 1977 III: 99).

Bila  pada  peristiwa tersebut korbannya adalah pegawai pemerintah kolonial dari  penduduk pribumi, maka pada pembunuhan di Kaledupa korbannya adalah pegawai Belanda bernama Rumagi. Dia mati terbunuh setelah ditikam oleh La Ode Manisuru, dan melibatkan kepala distrik Kaledupa, La Ode Rawa. Akibat keterlibatannya, kepala distrik diasingkan ke Bulukumba hingga akhir hayatnya (Haliadi 2000: 165). Kejadian serupa juga terjadi di Distrik Pasar Wajo. Penduduk Laporo khususnya dan di sekitar Pasar Wajo umumnya melakukan pembunuhan. Pemimpinnya bernama Mantalagi, dengan  jumlah  pengikut 90  orang,  disamping dukungan dari  orang-orang besar  tertentu  (Tim Penyusun 2007: 128). Kepala distrik yang menjadi sasaran pembunuhan adalah La Ode Sambera pada bulan Meret 1916, setelah rumahnya dibakar oleh massa dari Desa Laporo. Gerakan Mantalagi sempat meluas ke daerah-daerah lain seperti Distrik Mawasangka, Distrik Wanci, dan Distrik Gu. Setelah melewati proses pengejaran, akhirnya pemimpin pemberontakan berhasil ditangkap dan diserahkan kepada pemerintah kolonial. Sejak saat itu, keamanan dan ketertiban dapat diatasi oleh pemerintah kolonial.

Setelah  gerakan  protes  mulai  dapat  dikontrol,  pemungutan  pajak  kepada  masyarakat  terus digiatkan. Dari data pajak tahun 1916, diketahui terdapat 4679 jumlah wajib pajak tersebar di 19 distrik (terdiri dari 298 kampung), dengan petugas pajak 222 orang (Zahari 1977 III: 100-112).

Tabel 1. Daerah dan wajib pajak di Buton tahun 1916

No Distrik Jumlah Kampung Petugas Pajak Wajib Pajak
1 Tiworo 7 8 1030
2 Gu 23 19 5300
3 Mawasangka 12 12 3321
4 Kalingsusu 12 12 1904
5 Kalidupa 10 9 1851
6 Binongko 8 2 2519
7 Kabaena 10 9 1692
8 Tomia 3 2 2191
9 Wanci 4 4 3046
10 Poleang 30 26 2714
11 Kapontori 21 13 3731
12 Rumbia 21 17 1820
13 Pasar Wajo 27 14 2022
14 Lasalimu 14 8 1992
15 Bolio 25 18 2031
16 Bungi 17 11 1648
17 Wakarumba 9 9 1371
18 Batauga 19 13 2755
19 Sampolawa 26 16 3771

Total

298 222 46709

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guna kemudahan akses dan penarikan pajak, petugas pajak diambil dari kalangan bangsawan (kaomu dan walaka) yang patuh pada pemerintah. Mereka digaji sesuai ketentuan. Umumnya setiap kampung memiliki satu orang petugas pajak. Namun, ada juga seorang petugas yang memiliki lebih satu wilayah tugas (kampung) dalam penagihan pajak. Misalnya Haji Jama, yang bertugas di Distrik Binongko, dengan jumlah wajib pajak 783 tersebar di lima kampung. Dari 222 petugas pajak pada 19 distrik, La Ode Aero yang bertugas di Distrik Pasar Wajo memiliki wilayah tugas lebih banyak dari petugas pajak lainnya, yakni 10 kampung, dengan wajib pajak 494 orang.

Bila dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya, gerakan protes di Buton tidak endemis (bagai jamur di musim hujan) seperti halnya di Jawa (baca Kartodirdjo 1984). Gerakan protes yang di awal integrasi politik Buton dalam pemerintahan Hindia Belanda, pasca Perjanjian Asyikin-Brugman 1906, oleh beberapa tokoh dan tempat berlangsung singkat dan pelakunya ditindak keras oleh pemerintah.

Zahari (1977) menulis bahwa gerakan protes terhadap pemerintah kolonial sempat redam sejak tahun 1916, dan baru mencuat kembali akhir masa Hindia Belanda. Gerakan protes dua kali terjadi di Wanci. Peristiwa pertama tahun 1941. Dalam peristiwa ini Kepala Distrik Wanci, La Ode Musa, mati terbunuh oleh amukan massa. Pemicunya adalah kebijakan perpajakan, juga perilaku petugas pajak yang tidak kompromi terhadap wajib pajak. Dua tahun kemudian (1943) di distrik yang sama terjadi aksi massa terhadap Kepala Distrik, La Ode Lalangi. Kali ini kepala distrik berhasil meloloskan diri, tetapi dua pengikutnya, yakni La Ausu dan Ma Alifa, mati terbunuh.

Dinamika gerakan protes di Buton, meski sempat menyentuh ranah agama (Islam) dimana para aktornya menyatakan jihad terhadap kaum kafir (Belanda), namun tidak sepenuhnya menjadikan agama sebagai ideologi gerakannya, seperti halnya di Aceh. Tampaknya, meski kedua daerah itu memiliki hubungan erat dalam perkembangan agama Islam, Buton sebagai daerah yang dipengaruhi oleh Aceh pada abad ke-17, antara lain dalam Martabat Tujuh Kesultanan Buton (Schoorl 2003), namun percikan ideologi (Islam) perjuangan Aceh tidak mempengaruhi ruang protes masyarakatnya terhadap kekuasaan kolonial.

Dari beberapa gerakan protes tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pemicu utama gerakan protes adalah kebijakan perpajakan pemerintah kolonial. Bagaimana pun, kebijakan ini dirasakan cukup memberatkan. Tradisi maritim masyarakat Buton, berlayar dan berdagang di seberang lautan dengan ritme dan surplus yang tidak menentu, membuat mereka sulit memenuhi kewajiban pajak rutin bulanan kepada pemerintah. Karena itu, mereka yang tidak puas dengan kebijakan itu mencoba melakuan gerakan perlawanan, meski dalam ruang terbatas dan dalam tempo yang singkat.

Terkait  dengan  perpajakan,  proses  sejarah  tersebut telah  menciptakan ingatan kolektif dan perilaku masyarakat Buton di  luar  pusat  kekuasaan (keraton Buton), hingga kini.  Di  kalangan masyarakat Kepulaun Tukang Besi (sekarang Wakatobi) misalnya, Hamid (2010) mengungkapkan adanya stigma miring terhadap kaum bangsawan13  (yang dahulu) pegawai kolonial, baik sebagai kepala pemerintahan maupun petugas pajak. Pada kalangan tertentu, ada keengganan untuk menggunakan gelaran ode, suatu label yang lazim dipakai dan menjadi simbol bagi kaum bangsawan, dalam kehidupan sehari-hari.14  Bagi mereka, orang yang menggunakan label itu acapkali dipandang sebagai perpanjangan tangan pemerintah kolonial, dan kerena itu pula disematkan kepadanya stigma negatif.  Masih  di  Wakatobi,  ketika  melakukan studi  lapangan  tahun  2007,  penulis  menjumpai perilaku masyarakat yang menarik, terutama ketika menyebut orang Wolio. Mereka meletakkan tangan diatas kepala serta memohon ampun kepada Tuhan (Somba Waopu) dan para leluhur, baru kemudian menceritakan sepak terjang petugas pajak (dari Buton) di Binongko.15

Kondisi dan citra macam itulah, mungkin, selain karena faktor lain, sejarah Buton sulit diungkapkan, kata sebagian orang Buton. Fakta sulitnya mendapatkan keterangan yang jelas tentang sejarah Buton sering penulis alami ketika mencoba mengorek informasi terutama lisan dari tetua Buton.  Mereka  umumnya  (akan)  mengatakan  bahwa  sejarah  Buton  tidak  dapat  diceritakan sembarang. Perlu waktu untuk mengungkapkannya. Dan, jika kemudian diungkapkannya, maka akan dibarengi kalimat “Masih banyak lagi yang belum diceritakan. Butuh waktu tujuh hari tujuh malam untuk menceritakannya”, kata tetua Buton.

Cara  pewarisan  ingatan  semacam  itulah,  antara  lain,  menjadi  sebab  keterputusan  dan keterceceran ingatan masa lalu generasi baru tentang Buton. Bila ini tidak diantisipasi sejak dini, dapat menimbulkan diskontinuitas sejarah Buton. Bahkan, terbuka lebar kemungkinan hilangnya jati diri generasi muda Buton ditengah komunitas lainnya di era global, kecuali mereka yang tinggal dan berbahasa Buton. Dengan demikian, tulisan ini diketengahkan sekadar sebagai pengobat dahaga bagi generasi muda Buton tentang sejarahnya, dan sekaligus depot kecil pengetahuan sejarah yang patut direnungkan kembali dalam mengindonesia.

Simpulan

Pesan Anderson (2002) pada awal tulisan ini penting untuk direnungkan dalam konteks mengindonesia. Apa pun tampilannya, Indonesia bukanlah barang jadi dan langsung diterima seratus persen oleh mereka (masyarakat) yang mendiami wilayah dan menerima kenyataan sebagai anggota keluarga politik Indonesia. Setiap daerah atau kelompok suku bangsa memiliki masa lalu berkaitan dengan  proses  menjadi  Indonesia.  Dasar  mengindonesia, yang  menjadi rujukan  bersama  sejak dahulu, ditampik oleh orang Buton dengan alasan “Buton tidak pernah dijajah oleh Belanda”. Dalam bahasa Anderson, “mereka menggugah keabsahan emosional yang demikian dahsyat” yang telah diterima sejak terbentuknya Indonesia.

Catatan bawah

(1) Alumni Program Doktor Ilmu Sejarah Universitas Indonesia, bisa dihubungi via e-mail: abdul_pasca@yahoo.com

(2) Gagasan ini merupakan penguatan kembali atas komitmen politik para pendiri republik pada awal mendialogkan wilayah negara (Indonesia) dalam sidang-sidang BPUPKI dan PPKI.

(3) Politik pelabelan komunis marak di masa Negara Orde Baru (meminjam istilah sejarawan senior LIPI, Erwiza Erman) sebagai langkah strategis mengeliminasi rival politiknya, PKI dan dalam rangka menata pembangunan yang bersih dari segala unsur komunisme.

(4) Pensyaratan bebas dari unsur G-30-S/PKI setiap calon Pegawai Negeri Sipil, juga mahasiswa di kampus menjelang penyelesian studinya, serta Program P4 (Pedoman, Penghayatan, dan Pengamalan Pancasila) merupakan fakta dari upaya pemerintah yang dibangun/dilakukan secara sistematis untuk menciptakan keseragaman berpikir dan berperilaku di masa Orde Baru. Bahkan, pernah seorang Buton, yang sudah puluhan tahun meninggalkan kampungnya (Buton), merantau ke Maluku karena pernah dianggap PKI, meski dia sendiri tidak tahu menahu soal stigma yang diberikan kepadanya.

(5) Pulau Tukang Besi yang dimaksud, selain Wangi-Wangi, mungkin ialah Kaledupa yang memang pernah membangkang terhadap pemerintah pusat di Buton. Atas dasar itulah, antara lain kemudian ibukota pemerintahan Kepulauan Tukang Besi dipindahkan ke Pulau Wangi-Wangi pada masa Hindia Belanda, dengan status ibukota distrik.

(6) Dalam peristiwa ini, Buton (sebagai sekutu) membantu pemerintah Hindia Belanda menghadapi perlawanan rakyat pimpinan Pangeran Dipongoro. Dalam Ikhtisar Keadaan Politik ….. (ANRI 1973) dikatakan “Raja Buton banyak jasanya terhadap Pemerintah Belanda, antara lain ikut dalam Perang Diponegoro 1825-1830” (hlm. cxii). Lebih lanjut pada sumber lain dikemukakan bantuan tentara Buton, yang dipimpin oleh La Ode Malim Haji Sulaiman Ra Laompo, tiba di Ujung Pandang pada 17 Juli 1828 dan melanjutkan perjalanannya hingga tiba di Semarang pada 1 Agustus 1828. Dalam perang ini, Sulaiman diberi pangkat Mayor, dan rombongannya masing-masing dengan pangkat Kapten (6 orang), Letnan 1 (5 orang), dan Onder-officer (1 orang), di samping anggota pasukannya 100 orang. Menurut informasi lisan secara turun-temurun, bahwa selain Sulaiman terdapat pula 12 orang perwira lainnya turut ambil bagian yaitu: (1) Haji Abdul Ganiyu Kanepulu Bula Sabandara, (2) Lakina Sampolawa, (3) Lakina Wou, (4) Lakina Pure, (5) Lakina Waale-ale, (6) Lakina Kambe-kambero, (7) Lakina Ambuau, (8) Lakina Barangkatopa, (9) Lakina Lanto, (10) Lakina Wajo, (11) Lakina Waborobo, dan (12) Panggalasa La Anaina Ma Wahatima  Mereka kembali dalam tahun 1929 bersama dengan tentara bantuan dari Ujung Pandang yang dipimpin oleh Raja Tallo, La Rijoe Karaeng Katangka (Tim Penyusun 2007: 106).

(7) Sebab Belanda sudah tidak lagi berkepentingan atas monopoli perdagangan rempah-rempah Maluku. Negeri-negeri Sulawesi, dalam konteks ini, adalah mata rantai utama pelayaran dan perniagaan maritim dari dan ke Kepulauan Maluku.

(8) Daerah itu kini berada dalam wilayah administratif Desa Waha, Kecamatan Wangi-wangi, Kabupaten Wakatobi. Mercu Suar dibangun untuk kepentingan pelarayaran, yakni sebagai tanda kepada para pelaut tentang keberadaan pulau tersebut di tengah samudera Laut Banda, yang merupakan mata rantai penghubung lalu lintas pelayaran dan perdagangan maritim dari dan ke Kepulauan Maluku. Observasi penulis tahun 2007 dan 2010.

(9) Delapan tokoh yang dimaksud yaitu Muhammad Zuhri  (Raja Wolio) yang merupakan saudara Abdul Latif, Abdul Hasan atau La Gune Ma Muhu (mantan Menteri Besar Satanayo) diikuti pula dua putranya yaitu La Meko dan La Adi, kemudian La Sahidu Ma Manggasa (mantan Menteri Besar Sukanayo) yang juga diikuti kemanakannya yakni La Tolombo, La Ode Hamidi dan La Ode Falihi (kedunya putra Ani Abdul Latif)

(10) Dua sekolah lainnya didirikan di Kendari tahun 1916 dan di Kolaka tahun 1918 dibuka Lanschap School.

(11) Beliau dimakamkan pada suatu daerah kekuasaan kesultanan Buton, tepatnya di Ngangananumala yang berada dalam wilayah administratif Distrik Bolio.

(12) Untuk sementara waktu, bertindak sebagai penjabat kerajaan pada masa ini adalah Sapati Muhammad Husein yang kemudian menjadi Sultan Buton ke-34 yang memerintah lebih kurang empat bulan (dilantik pada 26 Januari 1914 – meninggal dunia pada 17 Mei 1914).

Naskah ini pernah diterbitkan dalam buku Manafsir Ulang Sejarah dan Budaya Buton di terbitkan oleh RESPECT.

Avatar
About Rifal Najering 21 Articles
Penyuka Sejarah, Penikmat Laut dan Kadang-kadang Menjadi Pelatih Sport Jantung.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*