Melepas ‘Beban’ Sejarah

Abd. Rahman Hamid
Abd. Rahman Hamid

Author: Abd. Rahman Hamid

Sekian lama Buton dibebani stigma sebagai sekutu “abadi” Belanda dan “penghianat” bangsa, kini mulai dilepas setelah penetapan Sultan Himayatuddin sebagai Pahlawan Nasional yang pertama dari Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan Keputusan Presiden No.120/LK/Tahun 2019. Penganugerahan tanda jasa diserahkan oleh Presiden RI Joko Widodo kepada Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi pada upacara kenegaraan di Istana Merdeka Jakarta, Jumat 8 November.

Stigma sekutu abadi tak lepas dari perjanjian antara La Elangi Sultan Dayanu Ikhsanuddin (1613-1633) dengan Kapten Appolonius Scotte atas nama Gubernur Jenderal VOC pada 5 Januari 1613 dan perjanjian La Simbata Sultan Adilil Rakhim (1664-1669) dengan Cornelis Speelman (VOC) pada 25 Juni 1667. Kemudian, Pim Schoorl (1991) menulis satu artikel berjudul Het ‘eeuwige’ verbond tussen Buton en deVOC, 1613-1669 (Perjanjian “abadi” Buton dengan VOC 1613-1669). Tampaknya, dari situ lahir stigma bahwa Buton merupakan sekutu abadi VOC-Belanda.

Dalam perjanjian pertama (1613), Belanda akan membantu Buton melindungi negeri dan rakyatnya dari serangan musuh, terutama Gowa dan Ternate. Sebaliknya, Buton akan membantu Belanda menyerang Portugis di Solor. Pilihan bersekutu dengan Belanda karena ancaman dari perluasan kekuasaan Gowa dari Barat dan Ternate dari Timur. Pada konteks zamannya, bersekutu merupakan pilihan untuk menambah kekuatan internal dengan bantuan kekuatan eksternal demi eksistensi politik Buton. Lagi pula, bantuan yang diterima Buton bukan tanpa syarat, karena harus membantu menyerang musuh Belanda.

Menurut perjanjian, sultan akan menghargai barang-barang dagangan dan perbekalan yang dibongkar di tanahnya, dan orang-orang Belanda boleh datang dan pergi untuk mengelola perdagangannya, tanpa membayar upeti atau pajak. Di tanah Buton mereka [Belanda] dapat menabur benih dan menanam serta menikmati hasilnya dengan semua kepastian dan kebebasan tanpa gangguan siapa pun. Sultan berjanji memberikan semua bantuan dan pertolongan yang diperlukan Belanda.

Bila dalam perjanjian pertama posisi kedua belah pihak setara, karena masing-masing mempersyaratkan yang lain untuk menjalankan isi kesepakatan, maka pada perjanjian kedua (1667) tampak satu pihak lebih kuat dalam memaksakan kehendak. Ambil contoh, semua pohon cengkeh dan pala yang ada di Kepulauan Tukang Besi (sekarang Wakatobi) harus ditebang dan dihabiskan tanpa meninggalkan sedikit pun. Begitu pula di wilayah lain dalam kuasa kesultanan Buton, bila ditemukan pohon rempah-rempah harus segera ditebang. Pada diktum lain, Buton harus memandang musuh Kompeni adalah juga musuhnya. Semua pihak yang merugikan kepentingan Kompeni di Buton harus ditangkap dan diserahkan kepada Kompeni. Apabila sultan meninggal dunia, penggantinya harus disetujui Kompeni. Jika sultan berikutnya tidak menjalankan perjanjian ini, Ternate dan Kompeni akan memecatnya dan memilih yang lain sebagai penggantinya.

Isi perjanjian di atas sangat merugikan Buton terutama penduduk di Kepulauan Tukang Besi. Pada masa itu, rempah-rempah merupakan komoditas utama perdagangan internasional yang sangat menguntungkan setiap pihak yang dapat menjualnya kepada para pembeli. Dari pelajaran sejarah diketahui bahwa motivasi utama orang-orang Eropa berkeliling dunia adalah untuk menemukan rempah-rempah yang hanya diciptakan oleh Tuhan untuk Maluku dan Banda, kata saudagar Melayu kepada Portugis di Malaka awal abad ke-16.

Terkait musuh Belanda, Buton kemudian menjadi sekutunya melawan Gowa dan pendukungnya pada Perang Makassar (1666-1669). Peristiwa ini melahirkan stigma Buton sebagai penghianat, karena bersekutu dengan Belanda melawan Gowa pimpinan Sultan Hasanuddin. Apalagi setelah Sultan Hasanuddin ditetapkan menjadi pahlawan nasional, maka pihak yang pernah menjadi musuhnya dianggap “penghianat”. Benarkah Buton adalah sekutu abadi Belanda?   

Melawan ‘beban’ sejarah

Setiap sultan yang baru harus menjalankan perjanjian yang dibuat oleh penguasa sebelumnya. Jika tidak maka Belanda akan menghukumnya. Klausul semacam itu tidak mau dijalankan oleh Himayatuddin. Dia menolak memanggul ‘beban’ sejarah, karena tidak berpihak kepada kepentingan rakyat dan kesultanan Buton.

Bulan Juli 1752, kapal Belanda Rest en Werk dibajak oleh Frans Fransz dan pengikutnya di pelabuhan Baubau. Pelakunya menyelamatkan diri dan bertahan di pulau Kabaena. Karena terjadi di wilayah Buton, maka sultan dianggap bertanggungjawab dan harus membayar kerugian kepada Belanda 1.000 budak. Untuk mencegah serangan Belanda, para pembesar kesultanan meminta Himayatuddin turun takhta, kemudian digantikan dengan Sultan Sakiyuddin (1752-1759).

Kendati demikian, Buton tetap dituntut membayar kerugian. Awal tahun 1753, Belanda mengirim dua kapal, Kaaskooper dan Carolina, dari Makassar ke Buton dipimpin oleh Johann Banelius. Ikut juga pasukan Kapiten Melayu, Abdul Kadir, serta pasukan Tanette dan Bima. Abdul Kadir berhasil membunuh Frans Fransz di Kabaena, namun Benelius juga tewas di sana. Setelah itu, Belanda menyodorkan perjanjian baru kepada Sakiyuddin yang intinya agar segera membayar ganti rugi. Buton menyerahkan 71 budak serta sejumlah emas dan perak. Pada Maret 1753 utusan Buton membawa 22 pengikut Frans Franz. Hingga 25 Desember 1754, pertusan Buton membawa 80 budak.

Pasukan Belanda bertolak dari Makassar dipimpin oleh Kapten Johan Casper Rijsweber tiba di Bantaeng pada 31 Januari 1755 dengan kapal pemburu Adriana. Ikut juga kapal Saamslag dan Ouwerkerk yang membawa tentara bantuan dari Jawa, termasuk tiga kapal kecil de Meerma, het Fortun, dan de Arnoldna. Pada 19 Februari, Rijsweber lepas jangkar dari Bulukumba menuju Buton diiringi sejumlah kapal: Huis te Mapad, de Paarl (chaloep), Glisgis (pancallang), Triston (pancallang), Outwerkerk, de Meerim (chalorp), het Fortuin (chalorp), dan de Arnoldina (chalorp). Mereka tiba di Buton pada 23 Februari.

Kedatangan mereka telah diketahui dan pasukan Buton 5.000 siap berperang. Dari benteng sampai perbukitan telah dipasang pagar runcing dari pohon kelapa. Sejak tengah malam sampai dini hari, pasukan Belanda berada sekitar benteng keraton. Ketika pintu gerbang dibuka pada pagi hari, mereka segera masuk dalam benteng dan menembak ke segala penjuru. Akibatnya, Kapitalao, Bontogena (Mantri Besar), dan Sapati meninggal di medan perang bersama pasukannya (Ligtvoet 1877).

Dalam situasi yang sulit itu, Sultan Hamim dan keluarganya menyelamatkan diri dengan membawa dokumen-dokumen penting dan kelengkapan kebesaran sultan menuju ke Sorawolio terus Kaisabu. Perlawanan terakhir dalam benteng dipimpin oleh Himayatuddin. Namun setelah terdesak, dia mengundurkan diri bersama keluarganya menyusul sultan. Dari sana mereka pindah ke Siontapina melalui Galampa. Seorang putri dan cucunya, Wa Ode Wakato dan Wa Ode Kamali, ditawan oleh Belanda.

Peristiwa itu digambarkan dalam sumber Belanda, “waar van jongste oorlog expeditie naar Bouton”, artinya di mana suatu ekspedisi perang yang terbaru dikirim ke Buton. Biaya ekspedisi sebanyak 108:19½ rijksdalder. Korban di pihak Belanda adalah 10 mati, 39 hilang, dan 36 luka-luka. Perang ini, dalam ingatan kolektif Buton, disebut zamani kaheruna Walanda atau zaman huru-hara Belanda.

Pada Maret 1756, Opperkoopman Sinkelaar dan Kapten Rijsweber ke Buton untuk membuat perjanjian baru dengan sultan yang berisi tuntutan kerugian kapal Rust en Werk dengan 1.000 budak. Kedua pembesar Belanda itu tiba di Makassar (30 April 1756) tanpa membawa budak. Sultan menyampaikan keberatan kepada Kompeni di Batavia, karena Belanda belum lama memerangi Buton yang menyebabkan kehancuran dan matinya para pembesar Buton.

Dalam keraton terjadi konflik sampai wafatnya Sultan Sakiyuddin (29 Agustus 1759), kemudian digantikan oleh Sultan Rafiuddin (1759-1760). Sultan yang baru juga menyampaikan keberatan kepada Kompeni mengenai ganti rugi 1.000 budak. Setelah sultan meninggal, dewan kesultanan memutuskan untuk mengangkat kembali Himayatuddin, untuk yang kedua kalinya, menjadi sultan (1760-1763) karena dipandang memiliki kekuatan dan pengaruh luas di masyarakat.

Dewan kesultanan menyampaikan kepada Belanda di Makassar bahwa Himayatuddin akan mematuhi perjanjian dan kiranya persoalan yang lalu dianggap selesai. Tetapi, Himayatuddin ternyata bersikap seperti semula, yakni tidak mau bekerjasama dan menolak beban sejarah. Dia melepaskan jabatannya pada pertengahan 1763 dan melanjutkan perjuangan sampai akhir hayatnya di Gunung Siontapina, sehingga bergelar Oputa yi Koo (Tuan yang berjuang di hutan).

Melepas ‘beban’ sejarah

Tujuan perlawanan Himayatuddin adalah untuk melepaskan Buton dari beban sejarah yang diciptakan oleh Belanda lewat berbagai perjanjian dengan sultan Buton. Dia adalah satu-satunya sultan Buton yang tegas dan konsisten melawan kekuasaan Belanda. Itu adalah ciri manusia yang tercerahkan, yakni orang yang telah berpikir dan berbuat melampaui kepentingan pribadi/keluarga dan zamannya. Itulah sebabnya dia selalu dikenang oleh masyarakat Buton. Setelah ditetapkan menjadi pahlawan nasional, masyarakat Indonesia pun akan mengenangnya.

Perlu pengkajian lebih lanjut mengenai taktik gerilya Himayatuddin. Dalam sejarah Indonesia, Pangeran Diponegoro dikenal menerapkan taktik gerilya pada abad ke-19. Taktik gerilya diterapkan pada perang kemerdekaan Indonesia (1945-1950) oleh Sudirman dan kemudian Abdul Haris Nasution. Taktik itu dengan sistematik ditulis oleh Nasution dalam bukunya, Pokok-pokok Gerilya. Jadi merunut waktunya, Himayatuddin lebih awal menerapkan taktik gerilya dibandingkan tokoh-tokoh tersebut.

Apabila pahlawan nasional merupakan bukti perjuangan rakyat melawan penjajah, maka Buton sudah tidak pantas diberi stigma penghianat atau sekutu abadi Belanda. Jangan lupa, pahlawan nasional lain Humammad Yasin (Kepres No.116/TK/Tahun 2015), yang dikenal sebagai “Bapak Brimob Polri”, lahir di Baubau Buton pada 9 Juni 1920.

Penulis merupakan Alumnus Program Doktor Ilmu Sejarah Universitas Indonesia

Avatar
About Rifal Najering 22 Articles
Penyuka Sejarah, Penikmat Laut dan Kadang-kadang Menjadi Pelatih Sport Jantung.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*