Mereka yang Terhempas: Buruh Pelabuhan Tanjung Priok di Masa Kini

Syafaat Rahman Musyaqqat 
Syafaat Rahman Musyaqqat 

Penulis: Syafaat Rahman Musyaqqat 

OPINI-PADEWAKANG Hari semakin sore ketika saya baru saja tiba di Pelabuhan Tanjung Priok waktu itu (3/10/19), lalu lintas di jalan Enggano yang merupakan salah satu jalan poros utama pelabuhan makin memperlihatkan kesibukannya. Satu persatu mobil truk peti kemas keluar masuk melalui pintu masuk pos 8 di pelabuhan yang telah beroperasi sejak tahun 1886 ini. Seakan tidak mau kalah, beberapa pedagang yang menjajakan khas kuliner “malam” seperti Sate Madura dan Warung Lamongan juga mulai membuka gerobak mereka di pinggir jalan persis dekat pintu masuk pelabuhan. Sementara itu, tepat di pintu masuk pos 8 pelabuhan, penulis menghampiri seorang buruh pelabuhan atau sekarang dikenal dengan “TKBM”, singkatan dari tenaga kerja bongkar muat. Ramainya lalu lintas pelabuhan sore itu, nampaknya kontras dengan raut wajah yang menyiratkan kecemasan dari buruh yang ketemui sore itu.

Namanya Pak Sabri (bukan nama asli atau nama samaran). Setelah memperkenalkan diri penulis, Pak Sabri kemudian bercerita panjang mengenai kondisi kehidupannya dewasa ini yang telah bergelut dalam dunia perburuhan sejak dekade 1960-an ini. “Jadi sebenarnya yang menjajah kita ini bukan Belanda, justru pemerintahlah yang sesungguhnya menjajah kita hari ini.” Kalimat inilah yang paling terngiang dalam ingatan penulis sore itu. Betapa tidak, rasanya siapa saja “warga negara Indonesia” hari ini, ketika ditanyakan perihal pemerintah kolonial selama berkuasa di Hindia Belanda (selanjutnya menjadi Indonesia), akan sepakat kalau selama periode itu hanya menyisakan penderitaan lahir bathin. Namun, apa yang disepakati secara umum oleh sebagian masyarakat Indonesia hari ini -setidaknya merdeka secara politik-, nampaknya tidak berlaku bagi Pak Sabri, dan barangkali teman-teman seangkatan beliau, andaikata mereka masih hidup. Berangkat dari pernyataannya itu, sebelum tulisan ini dibuat, penulis terdorong untuk membaca dan menyelami seperti apakah kondisi dan kehidupan mereka di masa lalu. Setidaknya membuat saya penasaran, apakah ucapan Pak Sabri itu hanyalah ungkapan hiperbola belaka ataukah sebuah manifestasi kekecewaan terhadap perubahan zaman dan produksi kebijakan pemerintah dan pengelola pelabuhan yang semakin tidak memihak kepada mereka (baca: buruh).

Setelah mengulik riwayat perjalanan salah satu kelas sosial pemukim ibukota Jakarta yang dulunya bernama Batavia ini lewat karya salah seorang sejarawan Australian, John Ingleson (Perkotaan, Masalah Sosial, dan Perburuhan di Jawa Masa Kolonial, 2013) dan tulisan Razif (“Buruh Pelabuhan Tanjung Priok” dalam Dekolonisasi Buruh Kota dan Pembentukan Bangsa, 2013 ). Sayapun merasa bersalah untuk tidak mengaminkan  ucapan yang dilontarkan oleh Pak Sabri ketika  itu.

Bayangkan saja, awal kehadiran buruh Pelabuhan Tanjung Priok, seperti digambarkan oleh John Ingleson (2013, boleh dikatakan bukanlah satu-satunya karena desakan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi para buruh. Justru kehadiran dan bermukimnya mereka di sekitar pelabuhan juga karena “kepentingan hidup” pelabuhan. Artinya mereka dihadirkan dan diinginkan “keberadaannya” agar kebutuhan tenaga kerja dalam rangka aktivitas bongkar muat di pelabuhan Tanjung Priok dapat berjalan lancar dan efisien ketika itu. Terlebih lagi, pemerintah kolonial menjadikan  Pelabuhan Tanjung Priok sebagai centre of  shipping  and trade di Hindia Belanda waktu itu untuk menyaingi Singapura yang dibuka sebagai pelabuhan bebas oleh Inggris sejak 1819. Olehnya itu, disamping buruknya tempat tinggal buruh yang berdampak pada kesehatan mereka dan untuk menjamin ketersediaan suplai tenaga buruh setiap saat, maka pada tahun 1919 beberapa perusahaan pengapalan seperti KPM (Koninklijk Paketvaart Maatschappij), SMN (Stoomvaart Maatschappij Nederlands), RL (Rotterdamsche Lloyd), dan JCJL (Java-Cina-Japan Lijn) di masa kolonial bersepakat untuk membangun sebuah perumahan atau Unie Kampong (selanjutnya disebut UK) untuk menampung para buruh lepas.

Buruh Pelabuhan Tanjung Priuk  Sumber : poskotanews.com
Buruh Pelabuhan Tanjung Priuk Sumber : poskotanews.com

Para buruh pelabuhan Tanjung Priok, yang menurut Razif (2013) pada  tahun 1930-an didominasi oleh orang Banten, Tangerang, dan kelompok minoritas Bugis, dapat hidup dan tinggal di UK secara gratis. Selain tempat tinggal, mereka juga diberikan makanan setiap hari beserta prasarana kesehatan yang difasilitasi oleh pengelola UK. Meskipun pengelolaannya sempat mengalami pergantian dalam perkembangan waktunya, namun penggunaan secara gratis  masih terus dinikmati para buruh setidaknya sampai pada awal tahun 1990-an atau sebelum dibongkarnya UK. Jadi, Pak Sabri, buruh yang berasal dari Pandeglang ini, merupakan salah satu buruh yang sempat merasakan fasilitas itu.  Lantas, bagaimana nasib tempat tinggal para buruh pasca pembongkaran itu ?

Memang betul, pasca pembongkaran UK, para buruh memperoleh sebuah rumah susun (rusun) di daerah Cilincing, Jakarta Utara yang dibangun oleh pemerintah Orde Baru dan dapat dinikmati secara gratis. Namun, rupanya gratis itu terbatas. Sebagaimana menurut Pak Sabri, bahwa mulai beberapa tahun belakangan ini, mereka kemudian dimintai beberapa macam iuran, termasuk uang listrik dan air. Dengan begitu, apa yang diungkapkan oleh Pak Sabri sebagaimana yang disebutkan diatas tadi jelas merupakan refleksi dari pengalaman hidupnya, yang boleh dikatakan telah malang melintang di dunia TKBM.

Di antara sekian ribu buruh ketika pembongkaran UK dilakukan saat itu, mungkin Pak Sabri adalah salah satu buruh yang beruntung bisa menikmati rusun khusus buruh yang sampai hari ini masih dapat ditemui. Bagi mereka yang tidak beruntung, mau tidak mau harus menerima kenyataan dengan cara mencari kos semurah mungkin. “…sebagian diantaranya lebih memilih kembali ke kampung halamannya masing-masing”, tutur Pak Sabri.

Seiring masifnya penggunaan tekonologi dalam aktivitas bongkar muat pelabuhan, itu berarti berdampak terhadap penggunaan tenaga buruh yang hanya mengandalkan tenaga manusia. Teknologisasi aktivitas bongkar muat, yang mulai masif setidaknya sejak dekade 1980-an, sangat dirasakan oleh Pak Sabri ketika itu. “Kalau dulu, biar kami baru saja selesai mengerjakan shift dan sedang beristirahat, pasti ada-ada saja tawaran kerja lagi dari mandor, tapi itu dulu, sekarang mah susah, sekarang syukur-syukur kalau ada panggilan sekali dalam seminggu.” Jika perkataan Pak Sabri dapat dipercaya, maka penghasilan para buruh hari ini secara kasar dapat diperkirakan dalam sebulan. Sebagai gambaran, berdasarkan informasi yang penulis peroleh dari tabloidmaritim.com mengenai upah TKBM yang berlaku mulai 1 maret 2019, setiap buruh mendapat gaji sebesar 207.000/orang/shift. Jika dikali 4 (sekali dalam seminggu) berarti dalam sebulan hanya mendapat 828.000 rupiah.

Jumlah penghasilan sebanyak itu boleh dikatakan hanya sekedar pemanis belaka bagi buruh. Pasalnya, upah tersebut belum dipotong untuk imbalan kepada mandor mereka. Sebagaimana menurut pengakuan Pak Sabri berikut, “biasanya kami menerima upah bersih dari mandor itu kira-kira 170.000, bahkan ada yang hanya 130.000 rebu .” Sudi atau tidak, mereka wajib menerima “perlakuan” mandor yang telah mentradisi sejak zaman kolonial itu. Untuk sekedar mempertanyakan, apalagi memprotes  terkait upah yang diberikan, bisa jadi akan mengancam kesempatan kerja buruh untuk selanjutnya. Maka tidaklah mengherankan kalau John Ingleson memberi judul pada bukunya yang pertama kali diterbitkan dalam bahasa Indonesia pada 2004 yaitu, “Tangan Dan Kaki Terikat”. Atau dalam bahasa Karl Marx, kondisi buruh itu tidak lain berada dalam “lingkaran setan”. Oleh karena itu, sulit rasanya untuk mengatakan jumlah penghasilan buruh saat ini cukup untuk hidup di ibukota, yang konon katanya lebih kejam dari ibu tiri.

Barangkali kesulitan ekonomi yang dirasakan secara merata oleh para buruh pelabuhan Tanjung Priok hari ini, tidak begitu dirasakan oleh Pak Sabri. Sebab, tuntutan hidupnya sedikit berkurang oleh karena keempat anaknya, masing-masing telah berkeluarga dan  bekerja. Walaupun demikian, Pak Sabri mesti menyisakan penghasilannya sebesar 250.000 untuk biaya kosnya yang terletak tidak jauh dari pelabuhan. Itu belum terhitung biaya makan bersama istrinya serta kebutuhan mendadak lainnya yang selalu “ada-ada saja”. Kesulitan hidup para buruh ini terkadang “memaksa” para wanitanya untuk turut tangan membantu perekonomian keluarga. Seperti umpamanya yang dilakoni oleh istri Pak Sabri yang kadang menerima panggilan “mengurut” dari para tetangga sekitarnya. Dengan begitu, penghasilan dari keahlian yang dimiliki istri Pak Sabri itu sedikit membantu kesulitan ekonomi keluarganya.Selain itu, ada juga yang membuka usaha jualan kecil-kecilan.

Konsekuensi dari pemanfaatan teknologi, berarti tenaga buruh yang selama ini dipandang sebagai alat produksi oleh kaum kapitalis semakin terpinggirkan. Sebagai langkah antisipatif melonjaknya tenaga buruh yang menganggur, pihak pengelola pelabuhanpun mengambil langkah rasionalisasi bagi buruh yang setidaknya mulai diterapkan sejak tahun 2013. Jelas rasionalisasi ini merupakan “pukulan baru” bagi buruh yang tidak kalah telaknya dari pemanfaatan teknologi. Walhasil, selain kesempatan kerja yang berkurang, jumlah buruh saat ini tentu saja semakin berkurang jika dibandingkan sebelum adanya rasionalisasi.

Seiring pemanfaatan teknologi dan rasionalisasi, masalah perburuhan semakin kompleks, sebab pengurangan ini justru menimbulkan praktek “jual beli keanggotaan TKBM” dan mungkin ini sudah menjadi rahasia umum yang tidak hanya berlaku di Pelabuhan Tanjung Priok, tapi juga di pelabuhan-pelabuhan lain sebagai dampaknya. Akan tetapi pernyatan Pak Sabri yang lebih mengejutkan penulis, bahwa saat ini tidak sampai seperempat dari seluruh penghuni Rusun Cilincing (rusun khusus buruh sebagai pengganti UK)  yang merupakan anggota TKBM pelabuhan Tanjung Priok. Selebihnya para pemukim yang pekerjaannya bukan sebagai buruh di pelabuhan Tanjung Priok. Penyebabnya, menurut Pak Sabri, ialah karena sempitnya kesempatan kerja mendorong para buruh untuk beralih pekerjaan atau kembali ke kampung halaman. Dan mereka yang kembali ini pada umumnya tidak mengembalikan kepada pihak koperasi TKBM, tetapi justru menjualnya kepada pihak lain. Biasanya mereka menjualnya dengan harga 15-20 juta untuk satu unit. Apakah para pengurus TKBM mengetahui hal itu ?. “Ya, tahulah, orang mereka kongkalikong juga kok, dikasih uang rokok, sudah aman itu”, ucap Pak Sabri.

Runyamnya kebijakan mengenai buruh pelabuhan Tanjung Priok yang statusnya masih sebagai pegawai harian lepas dewasa ini, terutama persoalan rasionalisasi buruh, seakan-akan berlomba dengan ketidakberdayaan pengelola buruh yang secara resmi berada di bawah pengawasan Koperasi TKBM. Pasalnya, lembaga tersebut terkadang tidak dapat memenuhi sejumlah uang pesangon bagi para buruh yang telah memasuki usia pensiun (lebih dari 56 tahun) berdasarkan aturan rasionalisasi. Walhasil, meski telah memasuki usia pensiun, beberapa buruh tetap bekerja karena ketidakmampuan itu.

Ironis memang, tingginya angka pemasukan pelabuhan yang mencapai triliunan tidak sejalan dengan kesejahteraan para buruh yang notabene sebagai ujung tombak dalam menangani bongkar muat di pelabuhan. Mungkin sulit, kalau tidak mustahil, untuk mengembalikan bargaining power buruh sebelum maraknya teknologisasi pelabuhan seperti sediakala. Tidak akan ada lagi kita temukan seperti kisah yang digambarkan oleh Ingleson (2013) dalam bukunya, dimana perusahaan dagang dan perkapalan di masa kolonial saling berkompetisi untuk memperebutkan tenaga buruh yang terbatas ketika itu. Akan tetapi tidak ada salahnya bagi orang-orang seperti Pak Sabri yang juga bagian dari masyarakat Indonesia untuk mengharapkan perbaikan nasib dari pemimpin negeri yang “baru”, yang sebentar lagi akan dilantik pada tanggal 20 Oktober mendatang.

Kumandang adzan magrib dari mesjid, yang persis berada di seberang jalan pintu masuk pos 8 pelabuhan, mendorong saya untuk mengakhiri pembicaraan kami hari itu. Sementara Pak Sabri tetap setia menunggu di pintu masuk pelabuhan, tetap berharap dan menunggu panggilan kerja mandor yang sudah seminggu belum kunjung tiba.

Penulis merupakan pelajar di Universitas Indonesia.

Avatar
About Rifal Najering 22 Articles
Penyuka Sejarah, Penikmat Laut dan Kadang-kadang Menjadi Pelatih Sport Jantung.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*